SEMARANG - Guna mendalami cara pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE), perwakilan 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis se Eks Karesidenan Kedu mengikuti Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (02/03).
Kegiatan yang terpusat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang ini, mencoba mengulas secara komprehensif dokumen yang harus disajikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) nantinya.
Lebih spesifik dan runut, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris sebagai narasumber menguraikan bagaimana idealnya sebuah dokumen disusun.
“Idealnya, sebuah dokumen data dukung LKE disusun secara runut, tertata, sesuai mekanisme, relevan dan yang paling penting, harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya sebagai prolog.
“Saya yakin, kita sudah melakukan kegiatan Pembangunan ZI, karena memang bagian dari tugas dan fungsi, namun kita lemah dalam pendokumentasiannya,” lanjutnya menambahkan.
Lebih spesial, wanita kelahiran Jakarta ini mencoba mensimulasikan bagaimana cara mengisi kertas kerja penilaian LKE, agar masing-masing UPT mampu melakukan penilaian secara mandiri.
Sebagaimana diketahui, LKE merupakan sebuah acuan untuk mengevaluasi pemenuhan data dukung pelaksanaan komponen pengungkit yang meliputi 6 area perubahan.
Selain tuan rumah, Rutan Temanggung, Rutan Wonosobo, Rutan Kebumen, Rutan Purworejo, LPKA Kutoarjo, Bapas Magelang dan Kanim Wonosobo mengirimkan 2 orang perwakilan dari masing-masing kelompok kerjanya.
Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Budhiarso Widhyarsono, Tim Kerja Kantor Wilayah dan para Kepala UPT se Eks Karisidenan Kedu.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)
