SURAKARTA - Berkolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, Jum'at (15/05).
Kepala Kantor Wilayah, Priyadi bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar terjun langsung memantau jalannya penilaian yang dimotori Kepala ORI Jawa Tengah, Siti Farida dan Kepala Keasistenan Pencegahan ORI Jawa Tengah, Moch Agus Ardyansyah.
Survei dilakukan menyeluruh pada lingkup pelayanan. Mulai dari Frontliner, bagian pendaftaran kunjungan, ruang tunggu dan pemeriksaan, ruang besukan hingga ruang hunian.
Diselingi wawancara dengan beberapa Warga Binaan, untuk melihat pemenuhan layanan dari sisi pengguna.
Metode taksir yang digunakan adalah pemenuhan 10 indikator Standar Pelayanan Publik. Simpelnya, semakin banyak komponen yang tersedia, maka semakin baik kualitas layanan yang disajikan.
Secara garis besar, Rutan Surakarta telah memenuhi Standar Pelayanan Publik. Tentu dengan catatan perbaikan.
Dilihat dari yang paling mendasar, banyak media informasi yang harusnya terpasang namun belum terpampang. Atau sudah terpasang namun masih bisa dikonsumsi publik karena terlalu kecil, kurang jelas dan tidak tegas.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di Kanim Semarang dan Rutan Wonogiri.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng✊)
