SURAKARTA - Memberikan Closing Statement, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi menyinggung urgensi Standar Pelayanan Publik untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.
"Jelas bahwa Standar Pelayanan Publik harus kita penuhi, mutlak. Karena itu esensi dari tugas kita sebagai pelayan masyarakat," ujarnya saat penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Publik di UPT tersebut, (15/05).
"Perlu juga diingat bahwa apa yang terjadi di Rutan Surakarta akan menjadi perhatian bersama, akan sangat krusial. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan," sambungnya mengingatkan.
Alasan Kakanwil, Jawa Tengah adalah episentrum Indonesia, dan Surakarta adalah episentrum Jawa Tengah.
Dirinya juga menerangkan bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Sebelumnya, Kantor Wilayah Jawa Tengah berkolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah guna melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Rutan Surakarta.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng✊)
