SEMARANG - Evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum terus dilakukan oleh Kanwil Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah soal serapan anggaran. Hingga berakhirnya semester pertama, penyerapan anggaran terkait bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah masih tergolong rendah.
Hal itu pula yang menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi, kala dirinya membuka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum secara virtual, Senin (22/06), di aula lantai 3.
Diikuti oleh perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi serta Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, Priyadi memaparkan realisasi serapan anggaran untuk bantuan hukum non litigasi, dimana penyerapan anggaran masih menyentuh angka 22.94%. Sementara untuk litigasi berada di angka 36.96%.
"Serapan cukup rendah. Sekarang sudah memasuki new normal dan kita diminta agar segera memberikan pelayanan pada situasi normal sekarang ini," tutur Pria yang memiliki julukan Bapak Bapas ini.
Dirinya berharap, beberapa Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dengan penyerapan rendah memiliki inisiatif dan kreativitas untuk memaksimalkan target capaian.
Kanwil Kemenkumham Jateng pun membuka pintu lebar jika Pemerintah Daerah ingin berkoordinasi dan menyampaikan kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan.
"Silakan bapak ibu yang ada di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi bisa berkoordinasi langsung dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM," jelasnya.
Priyadi juga menyarankan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.
"Inisiatif Bapak Ibu sekalian kami tunggu, sehingga pada saat akhir tahun mudah-mudahan bisa memaksimalkan target capaian," ujarnya menambahkan.
Menguatkan hal tersebut, Kepala Divisi Yankumham, Bambang Setyabudi, menambahkan setidaknya di triwulan ketiga nanti capaian di Jawa Tengah lebih maksimal sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng-Jateng PASTI Gayeng)
