SEMARANG- Bertempat di Ruang Kartini lantai II DP3AKB Propinsi Jawa Tengah, Selasa (21/7/2020), Kepala Bidang Pembinaan dan Bimbingan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Budi Yuliarno, mengikuti kegiatan Evaluasi dn Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
Kegiatan diikuti oleh delegasi dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PKK, Koordinator Perlindungan Anak, Koordinator Perlindungan Perempuan dan Kementerian Agama Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan rapat terakhir dari masa tugas Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Propinsi Jawa Tengah. Pada rapat evaluasi ini disampaikan kendala yang dihadapi oleh masing-masing stakeholder dalam menangani masalah kekerasan gender dan anak.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyampaikan mengenai Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang menjalani masa pidana pada lapas/rutan di Jawa Tengah. Sebagai informasi, jumlah anak yang menjalani pidana pada Lapas/ Rutan se-Jawa Tengah berjumlah 59 (limapuluh sembilan) anak (data diperoleh melalui smslap.ditjenpas.go.id per tanggal 21 Juli 2020) dimana 24 (dua puluh empat) diantaranya berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Kantor Wilayah terus mendorong agar seluruh Anak Berhadapan dengan Hukum yang telah incraht (mendapatkan kekuatan hukum tetap), apabila saat ini masih berada di lapas/rutan dapat dipindahkan ke LPKA Kelas I Kutoarjo untuk mendapatkan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka.
Dalam rapat ini juga disampaikan mengenai pelayanan hak korban yang dilakukan ditengan pandemi Covid19, penanganan korban traficking dan penanganan Kegiatan Belajar Mengajar dan Putus Sekolah ditengah pandemi Covid19.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengakomodir sinergitas kelembagaan untuk menangani korban kekerasan berbasis gender dan anak yang ada di Jawa Tengah. (kh)
