SEMARANG - Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi poin pembahasan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbangkumham, Aman Riyadi, kala dirinya menjadi narasumber pada kegiatan FGD verifikasi hasil survei IPK-IKM di Hotel Dafam Cilacap, Kamis (13/08).
Melalui media teleconference, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bersama dengan UPT di Jawa tengah mengikuti kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9 ini.
Menurut Aman, survei ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena merupakan bagian dari Pembangunan Zona Integritas yang saat ini sedang digalakkan di seluruh UPT Jawa Tengah.
Namun, Aman mengingatkan untuk tidak terpaku pada hasil survei saja tetapi juga harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu diperlukan juga monitoring dan evaluasi terhadap hasil survei untuk mengetahui letak kekurangan pada pelayanan di Satuan Kerja.
Pada kegiatan ini, juga dipaparkan hasil survei dari UPT Pemasyarakatan, Keimigrasian, Badiklat, Balai Harta Peninggalan, dan Kanwil sendiri.
