SEMARANG- Peduli terhadap keberadaan masyarakat pesisir di Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan kajian ilmiah mengenai regulasi yang membahas hal tersebut.
Dituangkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari Perspektif Hak Asasi Manusia, yang digelar di aula Kantor Wilayah, Kamis (17/09).
Dari kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah, Priyadi yang membuka acara, mengharapkan adanya persamaan persepsi dalam membuat kebijakan yang bermuara pada kepentingan masyarakat.
"Kami berharap, melalui kegiatan ini, kita sama-sama berpikir, sama-sama menyusun kebijakan yang berorientasi kepada rakyat," ujarnya saat memberikan sambutan
"Untuk menyusun Produk Hukum Daerah yang punya perspektif terhadap Hak Asasi Manusia, terhadap perspektif dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila," sambungnya.
Jalannya diskusi dimoderatori oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi. Dengan Narasumber Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula, Widayati, Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Takiantoro dan Dekan Fakultas Hukum UNNES, Rodiyah.
Sebagai peserta, para Kepala atau perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan se Jawa Tengah, Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Demak, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.
Selain itu hadir juga Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Bagian Hukum Kota Semarang.
