SEMARANG - Penyelesaian pagu minus anggaran pada Satuan Kerja menjadi fokus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, menginginkan adanya percepatan penyelesaian khususnya di jajaran Satker Pemasyarakatan.
Hal ini diutarakannya ketika memimpin rapat yang diikuti 62 Unit Pelaksana Teknis secara virtual, Rabu (23/09).
Penghitungan yang cermat, tepat, valid, dan akurat terhadap kebutuhan belanja di UPT musti dilakukan sehingga di akhir tahun nanti dapat diketahui jumlah pasti terhadap anggaran yang kurang atau lebih.
Terhadap anggaran yang lebih maupun kurang nantinya akan dipergunakan untuk menyelesaikan pagu minus dengan mekanisme revisi antar Satker pada awal Oktober 2020 mendatang.
"Untuk itu diharapkan keseriusan, komitmen, dan kerjasama dari seluruh satuan kerja dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi, sehingga proses revisi akan berjalan dengan baik," jelas Novita dalam arahannya.
Tentu hasil yang diharapkan adalah pada akhir tahun nanti, Kanwil Kemenkumham Jateng mampu menduduki posisi atas dalam hal penyerapan anggaran.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan identifikasi belanja pegawai dan barang pada masing-masing UPT yang dipandu oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik, beserta dengan timnya.
