SEMARANG- Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Layanan Keimigrasian bagi Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi menyampaikan pandangannya terkait kehadiran layanan Kemenkumham khususnya Layanan Keimigrasian, Rabu (21/10).
Spesifik, Kakanwil menjelaskan secara rinci bagaimana kedudukan dan jenis layanan Keimigrasian yang dapat diimplementasikan di wilayah tersebut.
Selain itu layanan kemenkumham lainnya seperti halnya layanan administrasi hukum umum, Kekayaan Intelektual, notaris dan Perda terbuka kemungkinan dihadirkan di kawasan tersebut seperti halnya yang telah dilakukan bersama Pemkab Banyumas di MPP Kabupaten Banyumas.
Berkaitan dengan layanan keimigrasian bagi Tenaga Kerja Asing, Kakanwil mengharapkan kalkulasi keberadaan Tenaga Kerja Asing sehingga dapat diperhitungkan pula kebutuhannya.
"KEK menyediakan gedungnya, kami nanti menyiapkan sistemnya, " ujar Kakanwil.
Kehadirannya bersama Plt. Kepala Divisi Keimigrasian, Meurah Budiman, dan Kabid Inteldakim, Herawan S di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, tempat berlangsungnya acara, sekaligus sebagai bentuk dukungan Kanwil Kemenkumham Jateng atas rencana percepatan operasional layanan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.
Hadir Kepala DPMPTSP Provinsi Jateng, Ratna Kawuri, Perwakilan KEK , Disnaker Kab. Kendal.dan lainnya.
Seperti diketahui, Kendal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus karena memiliki tempat yang strategis. Terletak di jalur Pantai Utara, kawasan ini dekat dekat dengan pelabuhan Tanjung Emas, bandara, jalur rel ganda dan dilewati jalur tol Jawa. Target penyerapan tenaga kerja dikawasan tersebut mencapai 20 ribu orang pekerja hingga 2025.