SEMARANG - Upaya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah guna meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Terbaru, Kepala Kantor Wilayah, Priyadi, didampingi para Pimti Pratama melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (02/11) di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Rombongan diterima secara langsung oleh Gubernur. Koordinasi dan sinergitas yang sebelumnya telah terjalin dengan baik, mengantarkan pertemuan ini berjalan lancar. Sambutan hangat dan penuh rasa kekeluargaan dari Ganjar Pranowo yang dikenal kaya humor segar, membantu mencairkan suasana.
Ada 2 misi utama yang dibawa pada pertemuan kali ini. Pertama, rencana kunjungan Menteri Hukum dan HAM pada pertengahan bulan November untuk meresmikan inovasi layanan publik dan gerakan pemberdayaan ekonomi. Kedua, berkaitan dengan inovasi berbasis teknologi Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU) dan inovasi Sistem Administrasi Peradilan Pidana Terpadu (SIPANDU).
Mengawali pertemuan, Kakanwil memaparkan program gerakan pemberdayaan ekonomi yang telah dikembangkan di lapas dan rutan di Jawa Tengah, antara lain usaha garmen di Lapas Semarang, Lapas Magelang, dan Rutan Surakarta termasuk kain tenun Goyor dari Lapas Slawi. Selain itu, produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dikembangkan Lapas Terbuka Kendal dan Nusakambangan.
Kakanwil juga menyampaikan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui aplikasi SILANDU yang akan dikembangkan di 35 Kab/Kota bahkan hingga tingkat kelurahan dan Inovasi SIPANDU. Layanan AHU dan KI yang telah hadir di MPP Kabupaten Banyumas juga turut dilaporkannya.
Sementara itu, dilain pihak, Gubernur Ganjar menyambut baik kolaborasi dan sinergitas yang ingin diperkuat oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Gubernur sangat mendukung upaya Kanwil Jateng guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta pemberdayaan ekonomi di Lapas/Rutan di Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo juga mengutarakan keinginannya menjalin kerja sama terkait pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA Kutoarjo. Dan berharap, ada perjanjian kerja sama dalam waktu dekat antara Kanwil Kemenkumham Jateng dengan Dinas Pendidikan setempat agar para Andikpas dapat menerima bimbingan dan pembelajaran dari tenaga pengajar sehingga dapat bermanfaat untuk masa depannya.
