SEMARANG - Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Pengelolaan BMN Bagian Layanan Pengadaan mulai menggelar webinar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selasa (06/04).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin hadir secara daring mengikuti kegiatan pembukaan yang terpusat dari Gedung Sekretariat Jenderal Lantai 7 bersama seluruh Kepala Divisi.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Reviato membuka secara resmi kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 6-7 April 2021.
Dalam sambutannya, Sekjen mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk diikuti mengingat ada beberapa perubahan penting yang menyangkut substansi dari perpres sebelumnya antara lain ketentuan mengenai tender cepat.
"Pahami dengan baik, implementasikan dengan baik di Kantor, " ujarnya. Jadikan kegiatan ini bermanfaat, " imbuhnya.
Mantan Inspektur Jenderal Kemenkumham ini tidak lupa juga menyampaikan apresiasinya kepada narasumber yang hadir untuk memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi.
"Kepada narasumber, terima kasih. Ke depan kita tetap laksanakan koordinasi dengan baik, " pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Pengelolaan BMN, Iwan Santoso menyampaikan laporan kegiatan. Hadir sebagai narasumber antara lain Fadly Azis dari LKPP, Baihaki dari Praktisi IAPI DKI Jakarta dan Mudji Santoso dari MS Training & Consultant.
Dari Kanwil Jawa Tengah selain para pimti pratama, kegiatan sosialisasi diikuti KPA dan PPK jajaran UPT, Pengelola Pengadaan dan UKPBJ Setwil Jateng.
Sebagaimana diketahui, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.
*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*PASTI WOW*
#JatengPastiProduktif
#TetapDisiplinPakaiMasker
#JagaJarakdanCuciTangan
