SEMARANG - Pembebasan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perubahan jaminan fidusia menjadi tema proposal kajian yang dibahas pada diskusi yang digelar secara virtual siang ini di ruang legal drafter B, Rabu (21/04).
Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum HAM, Andhy Kusriyanto, membuka diskusi yang diikuti juga oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.
Peneliti pada LPPM Unnes, Dewi Sulistianingsih, yang hadir secara langsung mengawali diskusi dengan paparan tentang penelitian yang dikerjakannya.
Wanita yang juga merupakan Dosen FH Unnes ini mengatakan tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari kebijakan penghapusan tarif PNBP pada perubahan sertifikat jaminan fidusia bagi masyarakat maupun pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan yang termaktum dalam Permenkeu nomor 200/PMK.02/2020 ini merupakan wujud negara hadir dalam rangka meningkatkan stimulus ekonomi nasional selama masa pandemi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari para ahli sesuai dengan tema diskusi diantaranya Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Ditjen AHU, Iwan Supriyadi, Peneliti Madya pada Balitbangkumham, Ahmad Sanusi, Ketua Pengwil INI Jawa Tengah, Widhi Handoko
Pemaparan proposal penelitian ini secara virtual juga diikuti oleh Notaris dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*PASTI WOW*
*PASTI WBK*
#JatengPastiProduktif
#TetapDisiplinPakaiMasker
#JagaJarakdanCuciTangan
