SEMARANG - Dinamika proses pembentukan Perda semakin beragam dan kompleks, termasuk dampak diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap Perda Kota Tegal. Oleh karena itu, dalam rangka mengharmoniskan dan mewujudkan Perda yang berkualitas, Pansus VI dan VII DPRD Kota Tegal melakukan konsultasi terkait penyusunan 4 (empat) Raperda Kota Tegal ke Kanwil Kemenkumham Jateng, pada Kamis (17/6).
Rombongan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, KH. Babib Ali Zaenal Abidin didampingi Ketua serta Wakil Ketua Pansus VI dan VII beserta anggota Pansus dan Perangkat Daerah Teknis terkait.
"Kami mohon pencerahan atas 4 Raperda yang sedang kami bahas khususnya terkait terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan Retribusi di Kota Tegal dan pembentukan Perangkat Daerah baru". Ungkap KH. Babib Ali.
Dalam kesempatan lain, Ketua Pansus VI, Anshori mengatakan bahwa Perda Kota Tegal tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Kota Tegal tentang Jasa Usaha sudah semestinya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan menyambut baik adanya sinergi Pemda Kota Tegal dengan Kanwil dalam acara ini.
"Perubahan situasi perekonomian didaerah memerlukan solusi melalui Perda yang dapat menjadi dasar bagi Pemda Kota Tegal mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik". Pungkas Deni.
Konsultasi Pansus DPRD Kota Tegal menghasilkan beberapa saran rekomendasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, diantaranya terkait dengan pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan dan kondisi keuangan daerah, serta pertimbangan dicantumkannya materi muatan daerah dalam pengaturan pengelolaan Retribusi di Kota Tegal.
#JatengPastiProduktif
#TetapDisiplinPakaiMasker
#JagaJarakdanCuciTangan
*Kanwil Jateng Pasti Komunikatif, Kompak dan Solid*
*PASTI WOW*
