Semarang - Dukung Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar ekonomi di Indonesia dapat bangkit seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pengolahan dan Analisa Data Kajian Hukum dan HAM melalui virtual zoom, pada Rabu (14/07/2021).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi didampingi oleh Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti dan Kasubid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Andhy Kusriyanto membuka langsung jalannya rapat.
"Tahun 2021 kajian di fokuskan pada penelitian tentang dampak pandemi dibidang hukum dan HAM serta dampak pandemi untuk kebangkitan ekonomi dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Pelayanan Fidusia, yang dibebaskan dari PNBP untuk Perubahan Sertifikat Fidusia." ungkap Bambang.
Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng juga mengundang 2 narasumber yaitu Dr. Dewi Sulistianingsih Peneliti LPPM Unnes Semarang dan Dr. Widi Handoko Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jateng.
Dr. Dewi Sulistianingsih LPPM Unnes Semarang menyampaikan paparanya bahwa Kebijakan penghapusan tarif PNBP pada perubahan sertifikat jaminan fidusia belum efektif dikarenakan secara hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.02/2020 berlaku 3 bulan. Waktu yang sangat singkat untuk dapat melihat adanya kebangkitan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi.
"Perlunya data selain dari pihak notaris dan lembaga pembiayaan. Progres ini akan ditindaklanjuti dengan penggalian data lapangan, meskipun terkendala adanya pembatasan karena pandemi covid 19." Tutur Widi Handoko, Ketua Pengurus Wilayah INI Jateng.
Data tentang restrukturisasi dampak ekonomi seperti perbankan masih dapat diatasi, hal ini perlu dipertimbangkan dalam menyusun rekomendasi, ungkapnya.
