SEMARANG - Sebagai langkah dalam menyusun Laporan Keuangan (LK) Tahun 2021 yang akuntabel dan berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah secara virtual mengadakan Rekonsiliasi LK Semester II Tahun 2021 dengan seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis di Jawa Tengah, Rabu (19/01).
Dibuka oleh Kadiv Administrasi Jusman, peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para operator SAIBA dan operator SIMAK BMN pada UPT masing-masing.
membuka arahan, Jusman menjelaskan tujuan kegiatan hari ini sebagai review pelaksanaan anggaran di tahun lalu, sehingga kekurangan-kekurangan yang belum terlaksana dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan anggaran di tahun ini.
"Semangat yang kita bangun bersama tentunya kegiatan yang tidak tercapai targetnya di tahun lalu kita jadikan bahan evaluasi di tahun ini," terangnya.
lebih lanjut, Ia juga mengapresiasi dukungan dan support dari Unit Pusat dan Kepala UPT khususnya atas capaian IKPA yang tercatat sebesar 96,5%, melebihi target yang ditetapkan pusat yaitu 95%.
Namun, Jusman melanjutkan bahwa masih terdapat Satker yang capaian IKPAnya masih di bawah 95%. Ia berharap hal itu dapat menjadi pemicu untuk mencapai target di tahun ini.
Selanjutnya, Kadivmin memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dibangun jajarannya di tahun 2022 ini antara lain perbaikan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Kemudian meningkatkan kualitas belanja pada satuan kerja, mentargetkan nilai kinerja anggaran minimal 95%, serta yang terakhir menjaga transaparansi akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan anggaran .
"Kami sangat berharap untuk tahun anggaran 2022 semangatnya lebih ditingkatkan lagi, menjadikan Kumham Semakin Pasti," katanya sebelum menutup arahan.
Kegiatan rekonsiliasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 19 hingga 21 Januari.
Turut mengikuti pembukaan rekonsiliasi, Kabag Umum Febri Nurdian Satriatama, Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN Maria Titik Sumiyati, serta tim dari Unit Pusat.
