SURAKARTA – Penelitian dan Penyusunan Pagu Indikatif untuk Tahun Anggaran 2023 pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali digelar. Kali ini, Unit Pelaksana Teknis se-Eks Karesidenan Surakarta mendapatkan pendampingan dari Kantor Wilayah.
Terselenggara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Selasa (07/06).
Jusman menghimbau penyusunan anggaran untuk tahun depan harus berprioritas pada kebutuhan organisasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
“Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan kepalanya. Kebutuhan organisasi ini yang disusun secara bersama-sama,” jelasnya mengawali sambutan di aula Kanim Surakarta.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran harus berdasarkan pada aturan yang berlaku, serta bersifat transparan sebagai bentuk Pembangunan Zona Integritas.
“Ingat, rekan-rekan sekalian yang ada disini, mindset kita harus memahami regulasi dalam penyusunan anggaran. Ini sudah jamannya WBK, semua harus transparan,” tuturnya.
Kadivmin juga meminta kepada jajaran UPT Karesidenan Surakarta untuk melihat kembali rencana kerja 5 tahun supaya pada prakteknya nanti di tahun 2023 tidak banyak revisi anggaran yang dilakukan.
“Pahami program unggulan Kementerian, penting melihat rencana kerja 5 tahun, jadi tidak keluar dari situ. Itu yang harus kita perhatikan dalam penyusunan program anggaran, usahakan di Jawa Tengah tidak banyak perubahan, prioritas kebutuhan organisasi dan masyarakat,” tegas Jusman.
Terakhir sebelum menutup arahan dan sambutannya, Kadivmin meminta kepada masing-masing Kepala UPT untuk mengawal penyusunan serta pelaksanaan anggaran nantinya. Sehingga anggaran yang digelontorkan betul-betul bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kabag Program dan Humas, Budhiarso Widhyarsono, Kabid HAM, Lista Widyastuti, Kasubag Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, serta Ka.UPT Eks Karesidenan Surakarta beserta jajarannya.
