JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM RI kembali menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dan Kantor Wilayah.
Berbeda dari dua tahun sebelumnya yang diadakan secara virtual, kegiatan Rakor tahun ini, diselenggarakan secara hybrid, Luring dan Daring.
Kegiatan mengambil tajuk "Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen dan Rekonsiliasi Pemutahiran Data Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
Rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari (11-14 Juli 2022) di Hotel Pullman Central Park Jakarta itu, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, Senin (11/07).
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin bersama Kepala Divisi Administrasi Jusman mengikuti jalannya kegiatan pembukaan secara langsung.
Sementara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi bergabung via aplikasi zoom.
Menyampaikan laporan kegiatan, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep mengungkapkan makna dan tujuan diselenggarakan Rakor tersebut.
"Dari kegiatan ini akan dihasilkan beberapa output, yang pertama langkah percepatan berupa action plan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022," urainya.
"Kedua, draf target kinerja Kanwil program dukungan manajemen tahun 2023."
"Dan laporan keuangan semester pertama yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," imbuhnya.
Berdasarkan laporan itu juga, diketahui bahwa kegiatan akan diikuti oleh 315 orang. Hadir secara virtual 132 orang dan hadir secara langsung sebanyak 183 orang. Sedangkan peserta rekonsiliasi berjumlah 200 orang, juga dilaksanakan secara hybrid.
Sementara Sekjen Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto sebelum membuka kegiatan, menekankan pentingnya Rakor ini. Dia berharap Fokus pertemuan ini agar menjadi goals yang diharapkan.
Selain itu, Andap menjabarkan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan, yakni sebagai media mengakselerasi langkah-langkah penyelesaian tarja 2022 semester I yang akan tertuang pada SE Menteri, mengkaji pembahasan tarja 2023 yang akan dituangkan dalam draft tarja dukman 2023.
Sementara kegiatan Rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Kemenkumham semester I 2022, bertujuan untuk mencocokan data transaksi keuangan dan BMN, mengetahui perbedaan pencatatan yang akan berdampak pada sajian laporan keuangan ( validitas dan akurasi data) dengan harapan akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Sekjen juga menegaskan agar seluruh peserta dapat fokus mengikuti kegiatan ini.
"Agar serius untuk menyusun target kinerja 2023 yang baik dan tidak asal-asalan serta mewujudkan sinergitas yang sejalan dengan pengawasan," pungkasnya menutup arahan.
Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid
Jateng PASTI Produktif
PASTI WOW
PASTI WBK
#KumhamSemakinPASTI