SEMARANG - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan dalam rangka Memperingati 100 Tahun Eksistensi Daktiloskopi Berdasarkan Staatsblad 1911 & 1920, di Gumaya Tower Hotel, Minggu malam (24/10).
Kakanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin memberikan sambutannya dengan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Administrasi, Jusman dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu D. Fajar.
Ia menyampaikan bahwa di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah terbanyak, serta dengan tipologi dan klasifikasi yang terlengkap di Indonesia.
“Di Jawa Tengah ada 71 UPT dengan berbagai klasifikasi yang terlengkap diantaranya 62 UPT Pemasyarakatan, 6 UPT Keimigrasian, Badiklat Hukum dan HAM yang hanya ada 3 di Indonesia, BHP yang hanya ada 5 di Indonesia, dan tentu saja Rudenim. Yang tak kalah penting, bahwa Lapas yang paling canggih di Indonesia ada di Nusakambangan dimana disana diterapkan sistem One Man One Cell.” Ujar Yuspahruddin.
“Atas dasar tersebut, Jawa Tengah terpilih menjadi lokasi Bimtek ini karena memiliki satuan kerja yang terlengkap, karena jika berbicara tentang Daktiloskopi pasti erat kaitannya dengan Pemasyarakatan dan Keimigrasian.” Sambungnya.
Sementara itu, Direktur Pidana Ditjen AHU, Slamet Prihantara juga menyampaikan sambutannya dengan menjelaskan beberapa hal terkait Daktiloskopi.
“Peran yang sangat strategis Daktiloskopi (pembuktian sidik jari) sesungguhnya ada di Pemasyarakatan karena Daktiloskopi sendiri adalah mengampu sidik jari bagi orang-orang yang dipidana sehingga rekan-rekan dari pemasyarakatan menjadi bagian yang tak terpisahkan.” Ujar Slamet.
“Sidik jari adalah yang paling bisa dipertanggung jawabkan jika kita membahas terkait identitas. Karena, sidik jari setiap orang tidak akan ada yang sama.” Sambungnya.
Slamet melanjutkan bawah untuk memperingati 100 Tahun Eksistensi Daktiloskopi tugas Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Ditjen AHU adalah meyakinkan semua pihak terkait bagaimana tumbuh kembangnya Daktiloskopi.
“Daktiloskopi harus benar-benar dikembangkan dan salah satunya caranya adalah dengan peningkatan SDM, disamping mempunyai regulasi pengembangan juga bisa dilakukan dengan peningkatan kinerja operator Daktiloskopi dengan cara sertifikasi.” Sambungnya.
Sebagai informasi, Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan dalam rangka Memperingati 100 Tahun Eksistensi Daktiloskopi Berdasarkan Staatsblad 1911 & 1920 akan diadakan selama 2 hari pada tanggal 24-25 Oktober 2022 mendatang.
@kemenkumhamri
@ditjen_ahu
#KumhamSemakinPASTI