SEMARANG-Manajemen Resiko tidak akan lepas dari tugas pokok dan fungsi dalam bekerja, termasuk dalam Tugas dan Fungsi Teknis.
Hal inilah yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi, Jusman, pada kegiatan Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah tentang Penguatan Pelaksanaan Assesment ISPN, RRI, dan Criminogenic bagi Petugas Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan TA. 2022, Rabu (09/11) di Griya Persada Hotel Bandungan.
Mengacu pada Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Resiko, Kadivmin sampaikan pentingnya Memitigasi Resiko yang terjadi dalam Pemindahan Narapidana.
"Untuk menentukan pemindahan narapidana dari UPT satu ke UPT yang lain tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan aturan yang berlaku, disini Mitigasi Resiko diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dari adanya pemindahan tersebut," terang Jusman.
Menjelaskan runtutan metode penerapan Manajemen Resiko, Jusman harapkan Tugas dan Fungsi Fasilitatif ini dapat digunakan dengan baik.
"Bentuk Tim untuk memitigasi resiko, lakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi, analisis resiko yang ditemukan, lalu lakukan pemantauan dan yang terkahir evaluasi mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan, itulah pentingnya Manajemen Resiko dalam pelaksanaan tugas sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku" jelasnya.
Tak hanya itu, mantan Kadivmin NTB ini juga mengingatkan tentang Pembangunan Zona Integritas.
"Sejak kita dilantik menjadi ASN, kita ditakdirkan menjadi pelayan masyarakat, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik masyarakat umum, Warga Binaan Pemasyarakatan, maupun stakeholder lain, intinya Integritas" jelasnya
Di akhir arahannya, Kadivmin Jateng juga menjelaskan peran Kanwil sebagai instansi pembina, dimana Kanwil berkewajiban memberikan pemantauan, pembinaan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis dibawahnya.
