JAKARTA- Memasuki periode akhir tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023.
Kegiatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023.
Rencananya, rangkaian kegiatan akan berlangsung selama tiga hari (23-25 November 2022) di Grand Mercure Kemayoran Jakarta.
Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng hadir dan siap mengikuti kegiatan dengan formasi lengkap.
Mulai dari Kepala Kantor Wilayah Dr A Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi.
Pembukaan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi berlangsung hari ini, Rabu (23/11).
Pembuka, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam laporannya, mengungkapkan dua agenda utama dari kegiatan ini, yakni pengendalian capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Target Kinerja tahun 2023
Sekjen juga memaparkan capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh Kemenkumham selama Tahun 2022, diantaranya Keberhasilan dukungan pelaksanaan G-20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran
Selain itu dinobatkan sebagai peringkat kedua penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan cat dari BKN, Top 2 penghargaan pengelolaan pengajuan pelayanan publik, Top 2 pengelolaan pengaduan pelayanan publik, peringkat ketiga sistem pemerintahan berbasis elektronik penghargaan ORI kepatuhan tinggi standar pelayanan publik, pengendalian kasus covid 19 Tahun 2022 dan vaksinasi massal.
Sementara Menkumham Yasonna H Laoly memberikan beberapa atensi.
Arahan pertama, Yasonna meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan anggaran.
"Segera meningkatkan realisasi, tetapi tetap dengan mempedomani kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran yang baik proses dan outputnya," tegasnya memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan.
Menurutnya ini penting, karena hasil evaluasi anggaran di tahun ini akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun 2024.
Berikutnya, Yasonna meminta untuk menjadikan temuan BPK sebagai referensi perbaikan kinerja.
"Belajar dari temuan BPK, agar tidak terjadi pertemuan berulang dan ditindaklanjuti secara tuntas," ujarnya menegaskan.
"Lakukan laporan keuangan secara akuntabel," tambahnya.
Yasonna juga mengintruksikan peningkatan intensifikasi koordinasi dan komunikasi antar Pimpinan Tinggi terkait pengelolaan keuangan
"Jangan lagi ada distorsi antara Pimpinan Tinggi Madya dan pimpinan Pratama di bawahnya", tegasnya lagi.
Terakhir, Menkumham menginginkan adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan PNPB. Harapannya, ada sharing hasil PNBP dari penerima kepada Unit Utama lainnya atau Kantor Wilayah agar pemanfaatan dapat maksimal.
