SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di Indonesia.
Hal tersebut terlihat kala Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin dan Kepala Divisi Administrasi, Jusman serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi mengikuti Seminar Peta Jalan Kelompok Kerja P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental, pada Senin (05/12) secara virtual.
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward O.S Hiraej berkesempatan membuka jalannya kegiatan. Ia mengatakan bahwa harini sebuah peta jalan yang akan menjadi petunjuk untuk mengarahkan kelompok kerja yang telah dibentuk sejak Tahun 2021 akan disahkan dan disosialisasikan.
“Program dan rencana sistematis yang telah disajikan dalam peta jalan ini akan menjadi pegangan agar pelaksanaan tugas kelompok kerja dapat segera berjalan dengan terarah dan terukur.” Ujar Eddy.
“Peta jalan ini merupakan sebuah instrumen yang akan digunakan untuk mempersatukan seluruh kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di Indonesia.” Tandasnya
Selanjutnya, Eddy mengatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan kontribusi dalam menjamin bahwa setiap orang memiliki hak mendapat kesempatan dan manfaat yang sama dalam kehidupan termasuk bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM).
“Negara hadir untuk mewujudkan P5HAM melalui berbagai bentuk yaitu memalui regulasi, kebijakan dan juga melalui sebuah kelompok kerja yang dibentuk. Perubahan yang sudah terjadi memang belum terlihat besar tetapi kita semua yang hadir disini sepakat bahwa kita sedang berjalan menuju Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental secara progresif.” Sambungnya.
“Kementerian Hukum dan HAM akan selalu dan selalu berupaya untuk menjadi pelopor untuk memperhatikan kesetaraan HAM Indonesia, akan menjadi negara yang Inklusif dan ramah bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) dalam segala bidang, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi maupun hak sosial dan kebudayaan, dan ini sudah kita ejawantahkan dalam beberapa Undang-Undang.” Tutur Eddy.
Selain Keynote Speech sejumlah pejabat pemerintah juga turut menyampaikan sambutan pada acara peluncuran peta jalan ini di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala KSP, Wakil Dubes Australia untuk RI, dan Plt. Direktur Jenderal HAM.
Acara peluncuran peta jalan Pokja P5HAM bagi PDM ini juga disaksikan secara daring oleh Kanwil KemenkumHAM di seluruh Indonesia dan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Direktur Instrumen HAM, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, dan Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK.
Kegiatan ini juga diikuti Kepala Bidang Ham, Listya Widyastuti dan jajaran bidang HAM dari ruang kerja masing-masing.
@Kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI