BREBES - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah kembali menggelar Monev Survei IPK/IKM dan Survei Integritas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Kelas IIB Brebes, Selasa (14/03).
Pada kesempatan tersebut, Tim Monev yang digawangi oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Lista Widyastuti didampingi Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andhy Kusriyanto menjelaskan terkait hasil survei IPK/IKM dan survei Integritas Survei yang mengacu pada Aplikasi 3AS.
“Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan eksternal maupun internal yang dinilai berdasarkan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Survey Integritas.” Ujar Lista.
Selanjutnya, Lista menjelaskan bahwa hasil survey pada satuan kerja baik survey eksternal oleh masyarakat maupun survey internal oleh pegawai.
“Hasil survey tersebut dapat menjadi gambaran mengenai pelayanan yang tersedia pada suatu satuan kerja baik kepada Masyarakat maupun Internal satker.” Lanjutnya.
Kedatangan tim monev IKM/IPK disambut langsung oleh Kasubag Tata Usaha, Heru Sabdo Yuwono dengan didampingi kaur umum, untung semedi yang mengapresiasi kehadiran Kanwil Kemenkumham Jateng untuk melaksanakan pembinaan terkait survey IPK-IKM.
“Survei ini merupakan hal yang penting karena merupakan wujud nilai dari masyarakat terhadap layanan di Lapas. Kami berterima kasih terhadap Kantor Wilayah yang telah melakukan pembinaan terhadap Lapas Brebes, untuk saat ini hasil survey kami sudah baik tapi akan terus kami maksimalkan.” Ujar Heru.
Pada kesempatan ini, Lista menyampaikan terkait survei IPK IKM untuk ditambah lagi respondennya begitu juga dengan survei integritas (internal) Lapas Brebes. Untuk survei IPK IKM dan survei Integritas juga salah satu indikator penilaian zona integritas menuju WBK/WBBM. Disamping itu juga perlu melengkapi sarpras untuk pemenuhan indikator pelayanan publik berbasis ham sesuai dengan permenkumham nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dan juga pos yankomas.
“Kami akan berusaha untuk terus memaksimalkan survey IPK-IKM, dan saat ini kami selalu mempublikasikan survei ini ke media sosial kami dan juga secara langsung kepada masyarakat yang datang berkunjung. Kami akan terus berkoordinasi dengan baik dalam hal teknis maupun non teknis untuk menyikapi kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi dalam pelaksanaan survei.” Ujar Untung Kaur Umum Lapas Brebes.
“Berdasarkan dari hasil Monev yang dilakukan, untuk peningkatan IPK- IKM di Lapas Kelas IIB Brebes masih belum mencapai target. Meskipun demikian, Lapas Kelas IIB Brebes harus tetap berusaha untuk memenuhi standar yang telah ditentukan minimal 30 Responden, dengan melakukan survey pada pengguna layanan Lapas termasuk kepada APH yang datang untuk berkunjung.” Tandas Andhy.
Pada kegiatan ini, Tim Bidang HAM meninjau sarpras terkait pelayanan publik berbasis ham dan pos yankomas. Tim Monev IPK/IKM Kanwil juga memberikan saran perbaikan dan strategi pada pelaksanaan Survei IPK/IKM serta Survei Integritas.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI