SEMARANG- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah terus berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
Sejak Kawasan Industri Kendal ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2019 lalu, kehadirannya terbukti telah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.
Dalam pengembangan KEK yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, eksistensinya terus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Dukungan Kemenkumham dalam hal ini yakni sebagai pengawas keberadaan orang asing sekaligus mensosialisasikan regulasi kebijakan kebijakan yang berlaku saat ini untuk pengurusan ijin keimigrasian.
Untuk terus mensupport dan mengevaluasi keberadaan KEK yang telah berjalan empat tahun, Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng mengikuti rapat Evaluasi Pengelolaan KEK Kendal yang digelar secara hybrid, Jumat (14/07).
Hadir pada forum pertemuan virtual ini Plt Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah Hantor Situmorang beserta dengan Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah.
Rapat evaluasi ini juga sebagai sarana terus meningkatkan operasional KEK Kendal antara lain meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, serta menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas lagi.
Lebih lanjut pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mengupas permasalahan terkait operasional KEK selama tahun 2023.
Pertemuan ini sekaligus sebagai sarana meningkatkan sinergitas masing-masing institusi yang tergabung di KEK dalam penerapan PP No. 12 Tahun 2020.
Forum rapat virtual KEK juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unsur instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan, Sekretaris Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha.
*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBK*
#KumhamSemakinPASTI