JAKARTA - Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol Andap Budhi Revianto resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 yang berlangsung di Grand Mercure Jakarta Harmoni, Senin (17/07).
Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sekaligus Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Hantor Situmorang bersama Kepala Divisi Administrasi Hajrianor hadir langsung di tempat kegiatan.
Sementara, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar didampingi Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono dan Kepala Bidang Pembinaan,. Bimbingan, Teknologi Informasi Budi Yuliarno mengikutinya secara virtual dari Kantor Wilayah.
Memberikan arahan, Sekjen menjelaskan esensi diadakannya Rakor ini. Mantan Kapolda Riau itu mengatakan, Rakor akan membahas bagaimana sistem pengendalian manajemen, mekanisme pelaksanan, siklus penyusunan rencana kerja dan anggaran hingga apa dampak dari itu semua.
"Sistem pengendalian manajemen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang lainnya," kata Andap mulai masuk ini materi.
"Sistem pengendalian manajemen adalah sistem menentukan penerapan strategi dan upaya mencapai organisasi fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi," tambahnya.
Ada 5 faktor, menurut Andap yang perlu dilakukan guna mewujudkan sistem pengendalian manajemen yang baik, yakni proses, fokus utama, unsur penting, kegiatan dan ruang lingkup.
Terkait proses, Sekjen menekankan pentingnya penetapan tujuan, perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran dan evaluasi kinerja.
Bicara fokus utama, pria 57 tahun itu menguraikan bagaimana pelaksanaan organisasi yang efektif dan efesien untuk mencapai tujuan, kesesuaian desain sistem pengendalian dan fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi.
Andap juga menginstruksikan peserta Rakor untuk lebih proaktif mencegah masalah yang dapat memberikan efek buruk bagi organisasi. Ini bagian dari faktor unsur penting,
"Yang harus didukung oleh struktur organisasi yang agile, manajemen SDM yang handal dengan perencanaan yang handal juga serta lingkungan kerja yang kondusif," kata Andap menjelaskan.
Selanjutnya, Alumni AKABRI 1988 ini menegaskan pentingnya kegiatan yang bersifat single feedback loop berupa pengukuran kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar.
"Apabila diperlukan ambil tindakan korektif," tegas Andap.
Sekjen juga mengatakan, ruang lingkup sistem pengendalian manajemen tidak terbatas pengukuran kinerja, tapi berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, upaya mendorong dan memberikan kesempatan.
"Dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi," tegasnya lagi.
Pada kesempatan itu, Sekjen juga menegaskan pentingnya pengendalian manajemen.
"Salah satu faktor utama di balik keberhasilan organisasi adalah pengendalian, maka kendalikanlah dengan baik atas apa yang telah direncanakan sebelumnya," tutur Andap membacakan qoutenya sendiri.
Sebagai kesimpulan, peraih Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama tersebut mengungkapkan, Rakor ini diadakan atas dasar terindentifikasinya masalah atau gap antara target dan hasil kinerja yang berimplikasi pada penurunan nilai Reformasi Birokrasi.
Rakor dilaksanakan guna terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi berintegritas efektif dan efisien sehingga Kemenkumham semakin berkualitas menuju Indonesia maju. Outputnya, tercipta rumusan strategi dan kebijakan agar nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham bisa meningkat, mencapai nilai 82.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI