SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terima kunjungan dari DPD RI Komite I, Senin (24/07). Kunjungan tersebut diadakan di Ruang Arjuna dengan tujuan utama untuk menjalin silaturami, memperkuat sinergi dan meningkatkan kerja sama antara kedua instansi.
Rombongan DPD RI Komite I yang terdiri dari Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik dan Kepala Kantor DPD RI Jawa Tengah Fahri beserta jajaran disambut secara langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Hantor Situmorang, para Kepala Divisi, Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Teknologi Informasi Budi Yuliarno, Kepala Bagian Program Humas dan jajaran.
Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga sebagai wadah untuk penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Plt. Kepala Kantor Wilayah Hantor Situmorang menyambut baik niat baik dari DPD RI Komite I. Sebagai pembuka, ia memaparkan seputar gambaran umum terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
“Di Jawa Tengah terdapat 71 Unit Pelaksana Teknis, dengan jumlah lapas dan rutan terbanyak yakni total 46 UPT dengan kondisi overkapasitas di Jawa Tengah yang mencapai 66,16%,” ujar Hantor.
“Untuk kendala overkapasitas, pelayanan pada unit pemasyarakatan kami masih berjalan dengan baik. Salah satu upaya kami menangani kendala overkapasitas yaitu dengan adanya asimilasi rumah yang berlaku ketika masa pandemi beberapa waktu lalu dan kini kami mengupayakan pembinaan kemandirian secara maksimal,” sambungnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI Komite I memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Jateng yang meski di tengah kendalanya namun tetap dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal.
“Setelah berdiskusi bagaimana tata kelola dan pembinaan di lapas dan rutan, sejauh ini di jateng sangat baik pengelolaannya meskipun ada overkapasitas namun masih berjalan dengan baik. Bahkan beberapa lapas sudah berhasil membina dengan membuat produk unggulan yang bisa dipasarkan hingga ekspor,” ungkap Abdul Kholik.
Selain itu, Anggota DPD RI Komite I juga berencana akan menyampaikan dan berkoordinasi terkait kendala-kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Jateng kepada pihak-pihak yang terlibat seperti pemasalahan kurangnya SDM khususnya tenaga medis, penggunaan lahan pulau Nusa Kambangan oleh warga Kampung Kali, dsb.