SEMARANG - Belakangan muncul kasus poliandri oleh seorang perempuan yang tinggal bersama kedua suaminya dalam satu atap. Kasus poliandri ini kemudian menjadi viral di sosial media, dan mendapat sorotan tajam dari netizen. Menanggapi hal itu, Penyuluh Hukum Madya Agus Winoto yang menjadi pembina apel menilik kasus tersebut dari pandangan hukum,
JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM menggelar Rapat Kerja Kepegawaian dalam rangka peningkatan kualitas SDM selama empat hari ke depan di Hotel Grand Mercure Kemayoran.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Hantor Sitomorang, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan perwakilan Pengelola Kepegawaian mengikuti kegiatan tersebut secara
KLATEN - Tidak puas dengan hanya memperoleh hasil baik Survei IPK-IKM dan Survei Integritas (3AS), Lapas Kelas IIB Klaten terus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik itu WBP, Keluarga WBP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dengan maksimal dan prima demi memperoleh predikat zona integritas Menuju WBK WBBM.
Terbaru,
SURAKARTA - Guru Kekayaan Intelektual ( RuKI ) Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah kini hadir di “Kota Batik”, Tim yang terdiri dari Lily Mufida yang juga Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Martha Sari Wandoyo serta Arini Alfia Rahmah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung kepada Siswa
SEMARANG - Rencana untuk merelokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang terus bergulir. Kondisi Kanim Semarang saat ini dianggap kurang memadai.
Permasalahan mengenai banjir, lahan parkir hingga struktur bangunan yang tidak menunjang pelayanan menjadi soal utama.
Opsi relokasi menjadi pemikiran yang paling tepat dan rasional untuk dilakukan, guna
GROBOGAN - Tim Panwasda Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bertandang ke Kabupaten Grobogan guna melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Rabu (07/06).
Tim yang terdiri dari Clara Petra Prathita, Ariza Hasna, dan Nicolaus Oscar Nugroho Prabowo ini menemui pemohon bantuan hukum perkara perdata yang
