SUKOHARJO- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah memberikan Penghargaan kepada 12 Pusat Perbelanjaan yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Penghargaan Kekayaan Intelektual itu diberikan atas komitmen mereka dalam menjaga dan memperjualbelikan barang-barang yang tidak melanggar Kekayaan Intelektual (Barang-barang Asli) serta Penghargaan atas partisipasinya
SEMARANG - Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menimbulkan konsekuensi tersendiri utamanya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Hal tersebut antara lain disampaikan Sugeng Pamuji, JF Perancang Peraturan Perundang undanga Madya saat menjadi pembina apel, Kamis (28/09).
"Beberapa waktu yang lalu telah diundangkan UU No.
SEMARANG- Semangat juang para Calon Taruna/ Taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) Tahun Anggaran 2022 dalam mengikuti seleksi psikotes tertangkap nyata. Hal tersebut terlihat saat para peserta berusaha keras mengerjakan tes di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kamis (29/9).
Untuk diketahui, seleksi
Semarang - Sosialisasi RKUHP terus dilakukan Kanwil Kemenkumham Jateng melalui berbagai metode. Kali ini sosialisasi dilakukan melalui kanal siaran TVRI oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP. S.H., M.H., Rabu (28/09).
Dalam segmen Dialog Publik yang membahas topik "Rancangan Kitab Undang-Undang
Semarang - Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng menandatangani Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Rabu (28/09) di Situation Room Kantor Walikota Semarang
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, DR. A. Yuspahruddin hadir dan melakukan penandatanganan secara langsung bersama dengan
SEMARANG – Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jawa Tengah memberikan dukungan kepada Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam perjalanannya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPANRB.
Dukungan itu diberikan Kakanwil, DR. A. Yuspahruddin saat menghadiri Desk Evaluasi dari Tim Penilai Nasional yang diselenggarakan secara virtual di Aula
