SEMARANG- Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kementerian Hukum dan HAM untuk wilayah Jawa Tengah sedang berlangsung.
Di tahap awal, para peserta tes harus menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
Seleksi yang terpusat di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dimulai hari ini, Selasa (19/10).
Kepala
SEMARANG - Harapan agar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 berjalan baik dan lancar diutarakan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin kala memimpin kegiatan apel pagi Panitia SKD CPNS Kantor Wilayah Jawa Tengah, Selasa (19/10) di Komplek Universitas Negeri Semarang (UNNES).
"Saya
SEMARANG - Kemenkumham Jawa Tengah turut hadir dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama dengan DPRD Kota Semarang, Senin (18/10). Pembahasan Raperda PPNS kali ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Serba Guna
SEMARANG - Sehari sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2021, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melakukan tinjauan langsung ke Universitas Negeri Semarang yang menjadi lokasi tes untuk mengecek segala kesiapan panitia, Senin (18/10).
Kakanwil melakukan simulasi alur pelaksanaan tes mulai dari awal hingga
KENDAL- Guna menunjang kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal terus berinovasi.
Sebagai contoh, baru saja Unit Pelaksana Teknis itu meresmikan 5 (lima) unit sarana dan prasarana pendukung, yaitu Sarana Pelayanan Publik, Sistem Pertanian Terpadu, Industri Pakan Ternak, aplikasi E-Rupam serta Peletakan Batu Pertama Pembangunan Industri Kompos dan Biodigester.
Kesemua
Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Jawa Tengah. Hari ini, Senin (18/10) Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti didampingi oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan melakukan tinjauan lokasi terjadinya dugaan pelanggaran HAM terkait permasalahan sengketa tanah.
