Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Magelang, Selasa (21/02).
Dalam kesempatan ini, 2 (dua) Raperda yang di bahas adalah Raperda tentang Desa Wisata dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menghadiri rapat pembahasan Raperda Kota Semarang Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (21/02).
Agenda pada rapat hari ini adalah pembahasan Raperda
SEMARANG - Di hari ke-2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendampingi Balitbang Hukum dan HAM RI melaksanakan penggalian data terkait Urgensi Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta
SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM kembali menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait penahan ijazah. Pengaduan diterima langsung oleh Analis Pengaduan Masyarakat, Nizul Mutok, pada Selasa (21/02).
Pokok Permasalahan yang diadukan adalah terkait penahanan ijazah milik pelapor yang ditahan oleh
SALATIGA- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membantah bila Pasal 100 KUHP Baru sengaja didesain untuk memperingan hukuman mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.
Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati. Sementara KUHP Baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Bila
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar workshop Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran Paten dengan Perguruan Tinggi, Litbang dan Pelaku Usaha di Aula Kresna Basudewa, Selasa (21/02).
Kegiatan yang diikuti oleh 35 pemohon penyelesaian substantif paten yang
