SEMARANG - Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023, di Gedung Gradhika Bakti Pradja, Komplek Gubernuran Jawa Tengah, Selasa (6/12).
Acara mengusung tema “APBN 2023 Menuju Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
SEMARANG – Guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi bagi seluruh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Kegiatan Forum Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara hybrid, pada Selasa (06/12).
Kegiatan ini diikuti oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi,
SEMARANG - Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah digelar hari ini secara hybird, Selasa (06/12).
Mengusung tema Harmonisasi penatalaksanaan Restorative Justice oleh APH di Jawa Tengah sebagai upaya mengurangi over kapasitas Lapas Rutan, rakor ini dibuka
SEMARANG – Beberapa hari belakangan ini berbagai Bencana alam marak terjadi di Indonesia. Sebut saja bencana gempa di Cianjur dan Garut serta erupsi Gunung Semeru. Menyikapi peristiwa tersebut, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Surjono berpesan untuk berhati-hati menghadapi situasi alam yang sedang tidak stabil.
“Melihat bencana alam yang kita
_Ingatkan Selalu Jaga Keamanan di Lapas dan Rutan_
PEMALANG - Jelang akhir tahun 2022, realisasi penyerapan anggaran UPT se-Eks Karesidenan Pekalongan mencapai 91,55%. Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin mengatakan serapan anggaran tersebut tercatat hingga 5 Desember ini.
Berdasarkan jumlah tersebut, Kakanwil memberikan pengarahan kepada Kepala UPT se-Eks Karesidenan Pekalongan guna
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di Indonesia.
Hal tersebut terlihat kala Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin dan Kepala
