SEMARANG - Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk melakukan sosialisasi terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Amanat presiden tersebut langsung direspons secara positif oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, hal tersebut ditunjukkan kala JFT Penyuluh
BANYUMAS - Dialog dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Banyumas menjadi pembuka kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin di Rutan pimpinan Agung Nurbani.
Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto dan Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Kakanwil menyambangi blok tahanan di Rutan yang terlihat bersih dan asri
SEMARANG – Stand Pameran Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online dan Optimalisasi Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng turut memeriahkan Festival Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LIII Tahun 2022, Rabu (31/08).
Festival yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Graha Makarti Bhakti Nagari tersebut merupakan hasil pemikiran, proses
PURWOKERTO- Rabu (31/08). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13-14 September 2022.
Kedua indikator tersebut akan menjadi parameter keberhasilan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Agar nilai kedua indikator dimaksud mendapatkan hasil
PURWOKERTO- Kepala Lapas Kelas II A Purwokerto, Ignatius Gunaidi telah memasuki masa purna tugas. Pengabdiannya di Kementerian Hukum dan HAM berakhir pada Bulan September ini.
Sebelum ada pengganti yang definitif, tugas dan kewenangannya akan digantikan oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Dan Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan,
SEMARANG - Kepala Bagian Umum Divisi Administrasi Kemenkumham Jateng, Febri Nurdian Satriatama, selaku Pembina Apel Pagi membahas mengenai Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang mereka yang mengaku sebagai dukun santet dan memiliki ilmu ghaib, pada Rabu (31/08) di Halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Mengutip pada RKUHP,
