SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi secara hybrid yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, pada Kamis (23/06/2022) secara virtual dari ruang kerjanya.
Hadir pada
Respon Kanwil Jateng Tercepat Dalam TLHP BPK
SEMARANG- 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng menerima transfer Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan roda 4 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham.
Pelimpahan status kepemilikan BMN itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis kelengkapan kendaraan (kunci, STNK, BPKB) dari Sekretaris
SEMARANG - Usai dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sehari sebelumnya, Pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) langsung menggelar rapat untuk pembahasan Turnamen Tenis Pengayoman, Kamis (23/06).
Turnamen Tenis yang sudah lama dinantikan oleh pecinta tenis Kemenkumham ini dirangkaikan pula untuk menyambut Hari Dharma Karyadhika ke
MAGELANG – Guna melakukan pemantauan dan persiapan penilaian P2HAM di Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM melaksanakam koordinasi pada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Kabupaten Magelang. Koordinasi dilakukan oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh.
SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman.
Apresiasi itu diberikan atas peran aktifnya sebagai Pelestari Budaya Karya Ki Narto Sabdo.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Tranformasi Digital Fajar B.S Lase di sela-sela
SEMARANG- Kemajuan teknologi di era digital berkembang sangat pesat. Kehadiran teknologi secara langsung banyak mengambil alih peran manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, termasuk di lingkungan pemerintahan
Tidak sedikit inovasi yang berbentuk aplikasi mereduksi ketergantungan terhadap Sumber Daya Manusia demi efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Hal ini menjadi catatan utama Staf Khusus Menteri
