SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Audit Transisi Kemeterian Hukum dan HAM secara virtual dari Ruang Pandawa Kantor Wilayah, Selasa (19/11).
Tampak Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN serta sejumlah perwakilan pegawai.
Sebagai prolog, Inspektur Jendral Kementerian Hukum, Komjen Pol Reqynhard Silitonga mengungkapkan tujuan dari dilaksanakannya audit.
"Pertama untuk menilai kepatuhan. Memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan yang diterapkan selama transisi mematuhi regulasi yang berlaku," ungkap Reynhard.
"Kemudian untuk meningkatkan efisiensi. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi operasional".
"Selanjutnya, mengelola risiko. Menilai dan mengelola resiko yang mungkin muncul selama proses transisi," imbuhnya.
Tujuan berikutnya, ungkap Reynhard, guna mendukung akuntabilitas dengan menyediakan laporan yang transparan untuk mendukung akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.
Meningkatkan kinerja dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam kinerja Kementerian.
Terakhir, menjamin stabilitas guna memastikan bahwa transisi tidak mengganggu pelayanan publik dan fungsi utama Kementerian.
Irjen juga menjelaskan, Program Kerja Audit mencakup 3 Bidang, yakni Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Aset, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa serta Bidang Keuangan.
Nantinya output yang ada dihasilkan dari audit ini adalah analisis kondisi eksisting bmn, analisis kebutuhan BMN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, analisis kondisi SDM jabatan manajerial dan non manajerial,
Selain itu, analisis kebutuhan SDM sesuai SOTK dan kebutuhan belanja pegawai, analisis kondisi eksisting keuangan. Analisis hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal sert pengawalan rencana aksi tim transisi yang kesemuanya menyasar 3 Kementerian.
Rencananya, audit akan berlangsung dari tanggal 19 November 2024 hingga 27 Desember 2024.
Sebagai objek audit, seluruh Unit Eselon I di 3 Kementerian dan beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Memperkuat subtansi kegiatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen Pol Nico Afinta berharap masa transisi dapat berjalan dengan baik, cepat dan tepat sasaran.
"Agar fungsi pelayanan tidak terganggu dan berjalan dengan baik," harapnya.
Dia juga berharap Kemenkumham yang terpisah karena perubahan organisasi bisa semakin optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Terkait pelayanan audit, Sekjen meminta seluruh unit yang diaudit dapat bekerjasama dan berkonsultasi agar analisis yang dihasilkan sesuai harapan.
