SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengumpulan Data Dukung dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023, pada Rabu (25/01) di Ruang Rapat Arjuna Kanwil.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan membuka secara langsung kegiatan Rapat Koordinasi yang
SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian kinerja Tahun 2023, Rabu (25/01).
Kegiatan ini dilakukan guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Agenda tahunan tersebut dipusatkan di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah.
Hampir
SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, DR. A. Yuspahruddin, melantik sebanyak 88 orang dari berbagai unsur bertempat di Aula Kresna Basudewa, Rabu (25/01).
88 orang yang dimaksud antara lain 1 orang Sumpah Janji Setia Kewarganegaraan, 20 orang Pejabat Struktural Keimigrasian, 5 orang Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian, 47
SEMARANG - Program bantuan hukum bagi masyarakat miskin tahun 2023 dimulai. Sebanyak 60 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Rabu (24/01).
Berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah A Yuspahruddin menyaksikan langsung proses penandatanganan oleh para
SEMARANG - Memimpin jalannya apel pagi, Rabu (25/01) Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk selalu menyajikan pelayanan yang terbaik.
Dilaksanakan di Lapangan Kantor Wilayah, Deni mengawali amanatnya dengan mengimbau Jajaran Kanwil agar ditengah padatnya kegiatan Kanwil
SEMARANG - Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra memberikan Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemasyarakatan serta Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Perempuan Semarang, Selasa (24/01).
Dalam pemaparannya, Dhahana menjelaskan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kini menjadi
