SEMARANG- Semakin terbatasnya lahan untuk kawasan perumahan dan pemukiman mendorong pembangunan hunian vertikal untuk tempat tinggal, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara. Saat ini hunian vertikal menjadi salah satu solusi agar pemanfaatan lahan BMN bisa lebih efektif.
Dalam upaya percepatan pembangunan Rumah Susun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
SEMARANG – Pulau Nusakambangan merupakan pulau yang terletak di sebelah Selatan Pulau Jawa dengan luas sekitar 12.000 hektarare. Guna menyamakan persepsi luasan pulau penjara itu secara terperinci, Kanwil Kemenkumham Jateng mengikuti rapat Pembahasan Peta Batasan Luas Wilayah Pulau Nusakambangan dan Peta Tutupan Lahan Pulau Nusakambangan, Jumat (07/10).
Digelar secara
SEMARANG - Penindakan hukum aksi massa berbeda-beda dalam setiap tingkatan. Peraturan Kapolri Nomer 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan penindakan hukum dalam pengendalian massa dikenal tiga tingkatan dengan kode warna, mulai dari hijau, kuning, sampai merah.
Hal ini yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum Madya, R.
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gelar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kamis (6/10).
Bertempat di Ruang Rapat Bima, Deni Kristiawan selaku Kepala Bidang Hukum
SEMARANG – Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja, Kanwil Kemenkumham Jateng bersama Dinas PUPR Kabupaten Magelang melakukan Harmonisasi Raperda, Rabu (05/10).
Kehadiran Pemkab Magelang dalam kegiatan kali ini berfokus pada pencermatan atas Raperda yang diajukan. Hal itu dikarenakan Raperda tersebut sudah melalui beberapa tahapan pembahasan sebelumnya. Sehingga pentingnya adanya rekomendasi
Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo, Rabu (05/10). Kedatangan kali Ini dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sukoharjo Tentang Penyelenggaraan Pehubungan.
“Peran perancang dalam membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat dilibatkan dalam
