BOGOR - Prestasi kembali ditorehkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kali ini, Kanwil Jawa Tengah berhak atas penghargaan capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) , Selasa (19/04) di Wisma Pengayoman, Bogor. Penghargaan diterima Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian S yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah,
SEMARANG- Kesempatan menjadi Pembina Apel Pagi secara virtual, Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana memberikan internalisasi tentang Pembangunan Zona Integritas, Selasa (19/04).
Menurutnya, Pembangunan Zona Integritas harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.
"Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,
BREBES – Layanan Skrining massal TBC kembali dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kali ini warga binaan di Lapas Kelas IIB Brebes mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan tersebut, Senin (18/04).
Tujuannya tentu untuk mendeteksi, menemukan, mengantisipasi dan mengobati TBC pada
SEMARANG - Tingkatkan tertib administrasi tata naskah dinas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan pembinaan tertib administrasi tata naskah dinas/persuratan, pada Senin (18/04) di Aula Kanwil.
Kepala Divisi Administrasi, Jusman pada kesempatan itu, menyampaikan harapannya terkait kegiatan tersebut.
"Kami harap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan tertib administrasi
SEMARANG - Tidak ada ciptaan Allah yang sempurna melebihi penciptaan manusia, namun dibalik kesempurnaan yang diberikan hendaklah manusia melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Rabb-nya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menyampaikan tausiyah tersebut usai pelaksanaan sholat dzuhur, Senin (18/04).
Ia terlebih
SEMARANG- Sama halnya dengan mengelola sebuah perusahaan, dalam pengelolaan Instansi Pemerintah perlu juga dilakukan Manajemen Organisasi yang baik, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.
Bahkan pada tingkatan lebih tinggi, Instansi Pemerintah harus menerapkan Performance Management atau Manajemen Kinerja untuk menjaga performa kerja para pegawainya.
Hal tersebut menjadi penegasan Kepala
