SEMARANG - Mengambil tempat sebagai pembina apel, JFT Penyuluh Hukum Madya, Wedi Waryanto berikan pengetahuan hukum terkait “Perkawinan Beda Agama” kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada Kamis (14/07) di Lapangan Kanwil.
Wedi memaparkan tentang perkawinan beda agama melalui prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun
JAKARTA- Berjalan lebih cepat dari agenda yang direncanakan, rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 resmi ditutup oleh Plh. Sekretaris Jenderal yang juga Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto, Rabu (13/07).
Sebelumnya puncak acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta itu,
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Kali ini koordinasi dilakukan dengan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Semarang terkait sengketa tanah, pada Rabu (13/07).
Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Subbidang Pemajuan
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2022 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah secara virtual, pada Rabu (13/07) di Aula Kresna Basudewa.
Semarang - Dukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang LUBER dan JURDIL, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ikuti Rapat Koordinasi Indentifikasi Potensi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, Rabu (13/07).
Dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan
JAKARTA- Memasuki sesi siang pembahasan penyusunan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah A Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman tampak masih antusias mengikuti jalannya diskusi, Rabu (13/07).
Mereka juga masih tergabung di Pokja Barang Milik Negara, Umum dan Teknologi Informasi bersama Kepala Kantor
