JAKARTA- Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 sesi pertama di hari kedua, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapatkan pembekalan dari 3 narasumber, Selasa (12/07).
Seperti sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin bersama Kepala Divisi Administrasi Jusman
SEMARANG – Sukses dalam melaksanakan kegiatan penyembelihan dan pembagian hewan qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1443H, Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan mengapresiasi kinerja panita penyelanggara kala memimpin apel pagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada Selasa (12/07) di Lapangan Kanwil.
“Kami ingin mengucapkan
SEMARANG – Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Jawa Tengah, Senin (11/07), melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Notaris. Pemeriksaan diadakan untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan dari Penyidik Kepolisian untuk memanggil Notaris agar memberikan keterangan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana.
Berlangsung di Ruang Rapat Bima Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah,
JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM RI kembali menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dan Kantor Wilayah.
Berbeda dari dua tahun sebelumnya yang diadakan secara virtual, kegiatan Rakor tahun ini, diselenggarakan secara hybrid, Luring dan Daring.
Kegiatan mengambil tajuk "Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen dan Rekonsiliasi Pemutahiran Data Keuangan dan BMN
SEMARANG – Selalu berupaya menambah wawasan bagi anggotanya, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ikuti secara virtual dalam Webinar Etika Berbusana dan Komunikasi yang digelar oleh DWP Kementerian Hukum dan HAM RI, pada Senin (11/07).
Diselenggarakan di Aula Kresna Basudewa, kegiatan diikuti oleh Ketua
*Sinergi dengan Tim Penggerak PKK & Dinas Sosial Kota Semarang, Rudenim Bantu Deteni Cilik Mengenyam Pendidikan*
SEMARANG- Kedudukan seorang Deteni yang notabene merupakan Warga Negara Asing menjadi "kendala" tersendiri dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.
Permasalahan ini dialami oleh salah satu Deteni Cilik Rumah Tahanan Detensi
