SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja serta Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/7) di Khas Hotel Semarang.
Diikuti oleh Pejabat Struktural Kantor Wilayah juga seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Anton Edward Wardhana membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan arahan.
Mengawali arahannya, Anton menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil kinerja Semester I yang telah dilaksanakan jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Anton melanjutkan bahwa terdapat dua kata kunci dalam meningkatkan kinerja sebuah organisasi, yaitu pemahaman dan kepatuhan.
"Berbicara tentang pemahaman, kita harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu yang ada pada lingkup kerja kita dan mencari solusi atas permasalahan tersebut," kata Anton.
Sementara itu, terkait dengan kepatuhan, Anton menyampaikan pentingnya sistem pengendalian internal yang harus dicermati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dengan melihat capaian kinerja pada semester I, Kadivmin berharap bahwa rakor ini dapat menghasilkan rencana aksi sebagai langkah strategis untuk kinerja yang lebih optimal di semester II.
"Kami berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk berkinerja lebih baik dan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kemenkumham," ungkap Anton.
"Kita juga harus selalu dalam suasana yang riang, bahagia, tidak merasa terbebani dalam berkinerja, solid, penuh dedikasi, dan rasa pengabdian yang tinggi bagi Kemenkumham," sambungnya.
Mengakhiri arahan, Kadivmin menyoroti kinerja realisasi anggaran, capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), keaktifan penggunaan Aplikasi Persuratan Srikandi Kantor Wilayah dan UPT jajaran selama semester I.
Tidak lupa, Ia juga menyampaikan pentingnya memgamankan dan menginventarisir aset dan barang milik negara yang dimiliki oleh UPT.
Sebelumnya, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Toni Sugiarto dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa rakor ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penting bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam meningkatkan kinerjanya.
Secara teknis, rakor akan berlangsung sampai esok (24/7). Para Pimti Pratama, Pejabat Struktural Kantor Wilayah, dan Kepala UPT akan dibagi dalam empat kelompok dan menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada semester II berdasarkan isu-isu atau kendala yang dihadapi selama semester I.
Turut mengikuti pembukaan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Iwan Gunawan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
