Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Penyusunan Renja TA 2025 Berlanjut, Giliran UPT Eks Karesidenan Surakarta Mendapatkan Pendampingan

IMG 20240731 WA0023

 

 

SEMARANG - Rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui Aplikasi Krisna kembali berlanjut.

 

Setelah sebelumnya, menyasar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eks Karesidenan Semarang dan Pati, kini giliran UPT Eks Karesidenan Surakarta yang mendapatkan pendampingan, bertempat di Aula Rutan Kelas IIB Boyolali, Rabu (31/07).

 

Selaku tuan rumah, Kepala Rutan Boyolali, Eko Bekti Susanto mengucapkan terima kasih dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh UPT, khususnya dalam mensinkronkan Renja UPT dengan Unit Eselon I dan Kemenkumham.

 

Sementara, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto dalam arahannya mengatakan bahwa Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun.

 

Dimana Renja akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja dalam mencapai tujuan.

 

Toni yang didampingi Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono juga menjelaskan, dalam penyusunan Renja, UPT harus mempersiapkan rencana aktual yang ingin dicapai dengan sebaik mungkin.

 

"Serta agar dapat dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah, sehingga rencana kerja yang telah disusun dapat terealisasi sesuai dengan target dan tujuan organisasi," kata Toni.

 

Ia juga meminta agar setiap peserta dapat menyiapkan data Rincian Kertas Kerja (RKA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 yang telah diperbaiki dan diinput pada aplikasi SAKTI. 

 

Adapun data dukung hasil penelitian dokumen anggaran Supervisi RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 kata Toni, sesuai dengan Instrumen Hasil Penelitian (IHP) UPT masing-masing.

 

Lainnya, Kabag Program dan Humas, menyampaikan hal terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) seeta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 

Toni berharap, tidak terjadi penurunan nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, agar memberikan peluang lebih besar dalam kontestasi WBK/WBBM.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan Renja oleh Tim dari Sub Bagian Program dan Pelaporan Kemenkumham Jateng.

 

Kegiatan diikuti oleh operator dari 11 UPT, yakni Rutan Boyolali, Bapas Surakarta, Bapas Klaten, Lapas Sragen, Lapas Klaten, Lapas Wonogiri, Rutan Surakarta, Rupbasan Surakarta, Rupbasan Sragen, Rupbasan Wonogiri dan Kanim Surakarta.

 

IMG 20240731 WA0024

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI JAWA TENGAH
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
PikPng.com phone icon png 604605   +6813-2759-5442
PikPng.com email png 581646   Email
    kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA TENGAH


    instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham  

  Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
  081327595442
PikPng.com email png 581646   kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI