SEMARANG - Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) versi 2 yang telah diluncurkan haruslah disosialisasikan penggunaannya kepada para penjamin atau sponsor orang asing.
Hal inilah yang dilakukan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kepada 5 (lima) perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA), Senin (07/06).
Semarang – 156 orang Taruna dan Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) siap bergabung dengan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
9 orang perwakilan dari mereka meminta izin untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada Kepala Divisi
SEMARANG - Pepatah Cina sarat akan kebijaksanaan dan filosofi hidup. Kata-kata pepatah Cina memang memiliki arti yang penuh makna dan dapat menjadi sumber inspirasi yang dapat mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan, Herawan Sukoaji saat menjadi Pembina Apel Pagi, Senin (07/06).
“Zài
SEMARANG - Kanwil Kemenkumham Jateng terus melakukan persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM). Hari ini (04/06) jajaran Panitia Seleksi Kanwil Jateng gelar rapat persiapan pelaksanaan SKD CATAR Tahun 2021.
Rapat yang dipimpin Kepala Divisi Administrasi, Jusman Ali yang didampingi
Semarang - Bersinergi dengan Bagian Hukum Pemkot Semarang, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan penyuluhan hukum dalam rangka pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, (03/06).
Melalui pembinaan ini, penyuluh hukum M. Kurniawan dan Lily Mufidah memberikan penjelasan terkait surat keputusan Walikota Semarang
SEMARANG – Penyuluh hukum merupakan penyebar informasi terkait hukum kepada masyarakat. Hal tersebut, disampaikan oleh Penyuluh Hukum Madya, Wedi Waryanto saat bertindak Pembina Apel Pagi, Jum’at (04/06) di Lapangan Kantor Wilayah.
Dalam amanatnya ia menyampaikan terdapat 3 (tiga) Peraturan Menteri yang mengatur tugas dan fungsi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)
