PEMALANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi, sekaligus verifikasi data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV, Kamis (14/11).
Kegiatan yang menyasar Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Eks Karesidenan Pekalongan ini digelar di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.
Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana hadir untuk memberikan arahan. Ia menegaskan pentingnya seluruh jajaran bersinergi bahu membahu untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi merupakan fokus dan prioritas nasional, serta prioritas bagi Kemenkumham.
"Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Menteri, pelaksanaan RB ini menjadi prioritas. Artinya kita tidak bisa setengah-setengah," jelasnya.
"Bicara RB ini memang menjadi wajib kita laksanakan, kalau predikat WBK atau WBBM itu bonus," lanjutnya.
Anton mengungkapkan, saat ini langkah Kemenkumham untuk dapat mengusulkan kenaikan tunjangan yang sebelumnya 80% menjadi 100% tinggal sedikit lagi. Target nilai Indeks Reformasi Birokrasi di angka 85 seharusnya sudah bisa dipenuhi di tahun ini.
Oleh karenanya Kadivmin mengajak seluruh UPT untuk berkontribusi aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
"Dengan nilai RB kita yang 83,63, sedikit lagi 85 kita bisa mengusulkan untuk kenaikan tunjangan menjadi 100%," terangnya.
"Untuk itu kontribusi di wilayah sangat penting untuk mendongkrak nilai RB Kementerian. Apa yang kita berikan menjadi kontribusi bagi Kemenkumham secara keseluruhan,"
"Kami tidak bisa sendiri dalam hal ini, kita harus sama-sama memiliki semangat dan pemahaman untuk berkontribusi bagi Kemenkumham," imbuhnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan verifikasi oleh tim Kantor Wilayah yang dikoordinir oleh Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.
Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Ari Widodo, berkesempatan membuka kegiatan di pagi hari. Ia menyampaikan bahwa RB ini mutlak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Kementerian.
Kegiatan diikuti oleh operator dan perwakilan UPT se Eks Karesidenan Pekalongan.
