KUDUS – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, melakukan kunjungan kerja ke PT. Djarum Oasis Kretek Factory di Kudus Jawa Tengah guna untuk mendorong implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di lingkungan perusahaan, pada Selasa (19/11).
Dalam kunjungan kerjanya kali ini, WamenHAM, Mugiyanto hendak memperkenalkan kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia.
“Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai komitment yang kuat untuk memajukan, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas Mugiyanto.
Ia menjelaskan kepada jajaran PT. Djarum bahwa melalui Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas BHAM, Indonesia membentuk sebuah program yang bertujuan untuk mendorong terciptanya praktik bisnis yang ramah HAM dan mengedepankan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
“Stranas BHAM itu sendiri memuat tiga prinsip yaitu Negara wajib melindungi HAM, dunia usaha harus respect atau menghormati HAM (memastikan atau menahan diri agar tidak melanggar HAM), serta pemulihan untuk masyarakat yang terdampak negatif dari sebuah bisnis,” terangnya.
“Kami meyakini bahwa penerapan bisnis dan HAM yang kita dorong melalui Stranas BHAM ini sejatinya tidak memberatkan dunia usaha tetapi justru sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk-produk kita di pasar global,” sambungnya.
Selain itu, Wakil Menteri HAM juga menyinggung mengenai pengembangan Aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA). PRISMA dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dampak hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis.
“PT Djarum adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang memegang peranan penting dalam industri tembakau nasional. Kami impressed bahwa PT Djarum di Kudus ini merupakan Green Factory, tetapi kami berharap bisa ditambah Human Right Friendly agar dapat menjadi contoh dalam penerapan penghormatan HAM,” ujar Mugiyanto.
PT. Djarum, yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah, merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1951, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu merek ternama yang produknya diekspor ke berbagai negara. Selain bisnis tembakau, PT Djarum juga aktif dalam berbagai kegiatan termasuk program beasiswa, pelestarian budaya, dan penghijauan.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Wamenkumham juga mengunjungi fasilitas produksi PT Djarum untuk melihat langsung proses kerja yang dilakukan.
Hadir mendampingi WamenHAM ialah Kadiv Yankumham, Anggiat Ferdinan, Kabid HAM, Lista Widyastuti, Kasubbid Pemajuan HAM, Moh. Hawary serta Kasubbag Humas, RB dan TI, Hazmi Saefi. Dengan kunjungan ini, pemerintah berharap agar sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Djarum, dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung perlindungan HAM di Indonesia.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI
