SEMARANG – Untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang lebih akuntabel, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Sosialiasasi Pedoman Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Dinas sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang diadakan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM RI, pada Selasa (17/01).