Semarang – Polemik mengenai pemberian remisi bagi koruptor menjadi diskusi hangat akhir-akhir ini terutama pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan semua narapidana termasuk koruptor boleh mendapatkan remisi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menegaskan, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP)
Kakanwil Kumham Jateng Ikuti Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJKI dengan Bareskrim dan DJBC
Semarang - Pemerintah Indonesia secara tegas berkomitmen menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar di pasaran, baik yang dijual secara offline maupun online.
Komitmen tersebut tertuang melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SEMARANG – Pimpin rapat internal, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin ajak jajarannya mematangkan persiapan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021, Rabu (06/10).
Rapat yang digelar di Aula Kantor Wilayah ini membedah satu persatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik secara serentak
Semarang – Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mendorong penyelesaian setiap pengaduan dugaan pelanggaran HAM terus dilakukan. Teranyar, melalui Bidang HAM, Kanwil Jateng menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh masyarakat terkait permasalahan keluarga dan permasalahan terkait sengketa tanah perumahan, Selasa (6/10).
Pengaduan diterima
SEMARANG - Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2021 sudah selayaknya disemarakkan dan dijadikan momentum untuk lebih berinovasi dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Mulkan Lekat, menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembina apel pagi, Rabu (06/10).
"Bagi panitia peringatan mari ikut
Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah musnahkan ratusan arsip fisik fasilitatif tahun 2012 hingga 2018, Selasa (05/10).
Sebanyak 435 arsip yang sudah habis masa retensinya di Divisi Administrasi, dalam hal ini Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
