SEMARANG - Majelis Pengawasan Notaris (MPN) Wilayah Jawa Tengah kembali melakukan rapat pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Notaris terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.
Rapat yang berlangsung pada hari Kamis (05/08) secara virtual ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap sertifikat dan
SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara menggelar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2021 Dan Penyelesaian Pagu Minus Pemasyarakatan Tahun 2021 secara virtual, pada hari ini (05/08/2021).
Kegiatan yang diikuti 71 Unit Pelaksana Teknis di
SALATIGA- Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto kembali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pemasyarakatan di Jawa Tengah.
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga menjadi destinasi Monevnya kali ini, Kamis (05/08).
Didampingi Kepala Rutan Salatiga, Andri Lesmano, Kadivpas langsung melakukan peninjauan ke seluruh ruang hunian.
Dalam giatnya tersebut, pria yang
SEMARANG - Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yaitu dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Oleh sebab itu, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah menggelar Rapat Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Rabu (04/08), guna menyamakan persepsi terkait pembentukannya.
“Semoga acara ini dapat meningkatkan kuantitas desa/kelurahan
Semarang - Wujudkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan Program Pemajuan Hak Asasi Manusia, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai keberlanjutan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Dalam rangka menyosialisasikan RANHAM generasi V, Kementerian Hukum
SEMARANG - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi dan Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti mengikuti Rapat Virtual dengan Direktorat Jenderal HAM bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terkait Persiapan Penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
