SEMARANG - Guna mendalami cara pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE), perwakilan 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis se Eks Karesidenan Kedu mengikuti Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (02/03).
Kegiatan yang terpusat di Lembaga Pemasyarakatan
Hasil survey IKM / IPK dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menunjukan nilai A atau sangat baik, survey ini dilakukan pada Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 29 / 02.
SEMARANG - Geliat Pembangunan Zona Integritas ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah semakin terasa.
Hal itu dibuktikan dengan besarnya animo para pegawai dalam menyimak paparan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris saat mensosialisasikan
SEMARANG - Guna mendorong Pemajuan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Hal itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah, Tarsono dengan 8 (delapan) Bupati/Walikota, yaitu Bupati
SEMARANG - Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu disampaikan kepada stakeholder terkait secara cepat dan tepat.
Langkah itulah yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Novotel Hotel Semarang hari ini, Rabu, (26/02), dengan
NUSAKAMBANGAN - Pulau Nusakambangan atau yang dikenal orang sebagai Pulau Penjara, Kamis (20/02) menerima kunjungan beberapa wakil rakyat dari Komisi III DPR RI. Kunjungan yang disebut sebagai kunjungan kerja spesifik ini dalam rangka melihat secara langsung pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori " Pengawasan Maksimum " di Lapas
