SEMARANG - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Novita Ilmaris memberikan catatan tentang karakter yang dibutuhkan seorang pegawai untuk membawa Kementerian ini menjadi lebih baik.
Hal itu disampaikannya saat memberikan amanat apel pagi di halaman Kantor Wilayah, Senin (09/03).
"Menyampaikan pesan Pak Menteri,
SEMARANG - Tak cukup menguliti sisi luarnya saja, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Novita Ilmaris kembali membedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE), Senin (09/03).
Kegiatan itu masih dalam rangka Penguatan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
SEMARANG- Obesitas regulasi menjadi objek yang sangat seksi untuk dibahas akhir-akhir ini. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang menciptakan kondisi tersebut perlu dikaji lebih mendalam.
Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diadakannya Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
SEMARANG - Keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kontestasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun ini tidak ingin setengah-setengah.
Terbaru, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, sebagai Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas didampingi
SEMARANG - Komposisi Notaris di Wilayah Jawa Tengah semakin gemuk. Bagaimana tidak, Ikatan Notaris Indonesia (INI) di wilayah ini ketambahan 129 anggota baru.
Kesemuanya sah menjadi "warga" INI setelah diambil sumpahnya oleh Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Novita Ilmaris hari ini di aula lantai 3 Kantor Wilayah,
SURAKARTA - Melakoni perannya sebagai pembina dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali memberi Penguatan dan Pendampingan Satuan Kerjanya, Rabu (04/03).
Kali ini giliran Unit Pelaksana Teknis (UPT)
