SEMARANG - Melalui sistem berbasis elektronik, perencanaan yang disusun akan lebih efisien dan efektif sehingga Kementerian, Kantor Wilayah dan UPT dapat menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto kala membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Melalui Aplikasi Krisna yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Senin (29/07).
Tejo menjelaskan, Aplikasi Krisna, yang merupakan akronim dari 'Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran", menjadi satu upaya pemerintah dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Aplikasi Krisna versi 3.0, kata Tejo, merupakan dasar penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
"Aplikasi ini akan mendorong terwujudnya APBN yang fokus dan tepat sasaran sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat," jelas Tejo memberikan sambutan.
Kakanwil menambahkan, dalam konteks tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Krisna telah berkembang menjadi lebih holistik dan integratif.
"Menjangkau perencanaan penganggaran, serta informasi kinerja periode satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, baik dipusat maupun daerah," urai Kakanwil.
"Dengan Krisna, maka semua proses perencanaan dilaksanakan secara digital mendukung agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sampai dengan audit".
"Serta _feedback_, bagi perencanaan dilakukan secara integratif, transparan, akuntabel, dan _paperless,"_ tambahnya.
Selain itu, Kakanwil menjelaskan bahwa setiap penggunaan anggaran akan diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tejo berpesan kepada seluruh UPT untuk serius dan fokus mengikuti kegiatan ini.
"Dengan menyajikan data rencana kerja kita di Tahun 2025 melalui aplikasi Krisna, wujud akuntabilitas kinerja UPT jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah," imbuhnya menutup sambutan.
Sebelumnya, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kesepahaman, kesepakatan dan komitmen diantara seluruh satuan kerja dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran yang disusun dapat berorientasi pada kemanfaatan untuk masyarakat, menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik dan tepat sasaran, serta menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.
Rangkaian kegiatan akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 7 Agustus 2024 di 7 ekss karesidenan.
Hadir pada acara pembukaan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan serta Pejabat Administrasi Kantor Wilayah.
Tampak juga Kepala dan operator perencanaan UPT se Jawa Tengah, baik yang hadir langsung maupun virtual.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI
