BALI - Baru saja dilantik sebagai Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan langsung "tancap gas".
Keduanya bersama 5 Anggota MPWN Jawa Tengah yang sama-sama baru dilantik, terlibat langsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Rabu (18/09).
Secara teknis, masing-masing Anggota MPWN Jawa Tengah berdiskusi dalam Kelompok Kerja yang telah dibagi, untuk membahas isu strategis tertentu.
Kakanwil Kemenkumham Jateng misalnya, dia bersama Dr Junaidi, Anggota MPWN Jawa Tengah dari unsur notaris masuk ke dalam Kelompok Kerja V. Mereka berdua bergabung dengan perwakilan MPWN dari wilayah lain.
Sebagai gambaran, sebelum diskusi dimulai, masing-masing Kelompok Kerja lebih dulu mendengarkan paparan dari narasumber.
Di Kelompok Kerja V, pemapar pertama adalah Dr. Gratianus Prikasetya Putra dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang membahas Isu Strategis dalam Pengawasan Administratif Pelaksanaan Jabatan Notaris.
Dan Farisca, pemapar dari Direktorat Badan Usaha yang mempresentasikan tentang Isu Hukum dalam Pembuatan Akta Badan Usaha.
Dari isu strategis yang dilemparkan ke forum, Kakanwil Kemenkumham Jateng yang dipercaya sebagai Ketua Kelompok Kerja berusaha untuk memandu jalannya diskusi.
Tejo berharap diskusi dapat menghasilkan rumusan mengenai penyebab permasalahan, dampak dan solusi permasalahan, hingga berbuah pada rekomendasi yang konkret.
Berdasarkan pantauan, diskusi Kelompok Kerja V berjalan alot. Masing-masing peserta banyak menyumbangkan pemikiran dan solusi dari sudut pandang mereka masing-masing.
Ada 5 isu strategis yang digodok di Kelompok Kerja V. Saat ini pembahasan masih berlangsung intens.
Hal yang sama terjadi pada Kelompok Kerja lainnya. Kadiv Yankumham yang berada di Kelompok Kerja II membahas tentang "Pentingnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Optimalisasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris serta mengenai "Pengelolaan Arsip dalam Era Digitalisasi”.
